Terlebih, di antara 12 Wamen yang diputuskan, dominasi dari kalangan elite partai politik dan relawan cukup kuat. ”Itu berarti berlawanan dengan tujuan awal membangun reformasi birokrasi yang terlembagakan, yang efisien, yang bisa mengoptimalkan fungsi kerja birokrasi,” terangnya. Komposisi menteri dan Wamen seperti itu, masih kata Defny, bertentangan dengan tujuan reformasi birokrasi yang ingin mencegah terjadinya politisasi birokrasi. Dia mengatakan, keberadaan 12 Wamen tidak sejalan dengan cita-cita membangun birokrasi ramping. Menurut dia, selain tidak sesuai dengan reformasi birokrasi, keberadaan Wamen berpeluang mengganggu harmoni di lingkaran kabinet.

Source: Jawa Pos October 26, 2019 03:22 UTC