JawaPos.com - Kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan daftar 200 mubalig mendapat kritik dari Fraksi PKS. Jazuli khawatir, ada opini liar bahwa ulama yang tidak masuk daftar berarti bukan ulama sebenarnya. Banyak yang menduga ini bagian dari program sertifikasi ulama yang beberapa waktu lalu sempat muncul tapi urung dilaksanakan oleh Pemerintah. Mubalig di beberapa daerah pelosok bahkan terbilang defisit, sehingga sejumlah lembaga dakwah dan ormas harus mengirim mubalig ke sana. Nyatanya tugas pembinaan umat beragama saat ini banyak terbantu oleh peran ulama dan mubalig yang tulus ikhlas dalam membina umat.

Source: Jawa Pos May 20, 2018 02:48 UTC