JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak akan menerima permohonan konsultasi dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Jawabannya, (konsultasi Pansus KPK) itu domainnya DPR. Dua pekan lalu, Jokowi menyebutkan bahwa ia sebagai bagian dari lembaga eksekutif tidak memiliki wewenang dalam seluruh aktivitas Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Pansus Hak Angket KPK telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden perihal rapat konsultasi tentang KPK. Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi berharap rapat konsultasi dengan Presiden dapat dilakukan sebelum masa akhir kerja Pansus Angket, yakni 28 September 2017.

Source: Kompas October 01, 2017 03:16 UTC