JawaPos.com – Di draf raperda PBB yang disusun dewan, tidak ada kalimat penggratisan PBB. Selain tidak ada di draf raperda, usul penggratisan itu tidak ada di naskah akademik yang disusun Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Surabaya. ’’Mohon izin, setelah kami mempelajari naskah akademik yang disusun dewan, yang terdampak seharusnya NJOP di atas Rp 1 miliar. Anggota pansus PBB Achmad Zakaria tidak mempermasalahkan jika pansus harus bersurat lebih dulu. Pada zaman Gubernur Ahok, PBB di bawah Rp 1 miliar digratiskan asal peruntukannya hunian.

Source: Jawa Pos July 03, 2019 09:11 UTC