REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan pajak pada e-commerce dikhawatirkan bisa mematikan sektor belanja daring. Sebab, pelaku e-commerce telah melakukan investasi besar tetapi belum menghasilkan, sehingga masih perlu waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya ingin pengenaan pajak e-commerce tidak hanya menyasar pelaku usaha di marketplace, tapi juga mereka yang berada di media Over the Top (OTT) lainnya, yang bahkan beberapa di antaranya belum ada secara resmi di Indonesia. "Jika DJP mengenakan pajak per transaksi di marketplace, perlu dipertimbangkan dampaknya yang salah satunya adalah para penjual yang berjualan di marketplace akan pindah ke platform OTT lainnya," ujar dia. Diskusi satu meja dinilai perlu dilakukan untuk mencari solusi terbaik sekaligus menyampaikan masukan agar tidak menerbitkan aturan pajak e-commerce.

Source: Republika October 09, 2017 17:26 UTC