Dalam paparannya yang ditampilkan dalam Ruang Rapat Komisi II, perubahan terkait jaminan keberlanjutan diatur dalam Pasal 24 Ayat 3 UU IKN. Di layar, terlihat terkait keberlanjutan persiapan, pembangunan, pemindahan IKN harus menjadi program prioritas nasional paling singkat 10 tahun. Jika perubahan tersebut disetujui dan disahkan menjadi UU IKN yang baru, artinya pembangunan IKN harus dilanjutkan oleh presiden periode 2024-2029. Soal pengelolaan keuangan terkait anggaran dilatarbelakangi oleh anggaran dilakukan dikarenakan kedudukan Otorita IKN sebagai pengguna anggaran atau barang menyebabkan ketidakleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan. "Sehingga perubahan diperlukan untuk memberikan kewenangan Otorita sebagai pengelola anggaran dalam kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus," ujar Suharso.

Source: Republika August 21, 2023 16:02 UTC