REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menyediakan sebuah kawasan atau daerah di Indonesia yang diperuntukan sebagai tempat menampung sementara pengungsi Rohingya. "Karena terbukti tidak berhasil mendesak Myanmar mengakhiri berbagai praktik genosida terhadap etnis Rohingya," kata Bahtiar dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (1/9). Menurut Bahtiar, penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi, salah seorang pemimpin terkemuka Myanmar juga perlu dicabut. Mahkamah Kejahatan Internasional juga harus didesak untuk segera mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar. "(PP Muhammadiyah juga) mendesak aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya.

Source: Republika September 01, 2017 03:33 UTC