"Kehadiran Wiranto dalam kabinet hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat," ujarnya, baru-baru ini. "Saya termasuk yang pesimistis atas masa depan penuntasan pelanggaran HAM yang adil. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo dinilai tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat melakukan perombakan Kabinet Kerja jilid II. Wiranto, kata Hendardi, diduga terkait dengan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut. Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan posisi Wiranto sebagai Menkopolhukam akan menentukan kinerja kementerian, kejaksaan, dan kepolisian terkait politik hukum dan keamanan.

Source: Republika July 28, 2016 00:00 UTC