Sebanyak 3.143 perda yang dibatalkan itu terdiri atas 1.267 perda provinsi, kabupaten/kota yang dibatalkan gubernur; 1.765 perda provinsi, kabupaten/kota yang dibatalkan Menteri Dalam Negeri; dan 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dicabut Mendagri. Aher, sapaan Ahmad Heryawan, meragukan pencabutan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri ditujukan pada semua pasal dalam perda retribusi itu. Isi perda retribusi daerah itu mengatur semua jenis retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. TEMPO/SubektiTEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa yakin kebijakan pemerintah mencabut 3.143 peraturan daerah tidak akan menimbulkan gejolak. Daftar perda yang dibatalkan itu bisa dilihat di situs Kementerian Dalam Negeri, www.kemendagri.go.id mulai 21 Juni 2016.

Source: Koran Tempo June 23, 2016 14:03 UTC