Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca Iklan"Kami harapkan ada perbaikan regulasi pemilu yang lebih inklusif," kata dia dalam konferensi pers 'Segerakan Pembahasan Revisi UU Pemilu' di Kampus STH Jentera, Jakarta Timur, Kamis, 9 April 2026. BACA JUGA Puskapol UI: Penundaan Revisi UU Pemilu Strategi EliteDia mengatakan UU Pemilu saat ini sudah menjadi pedoman pelaksanaan dua kali penyelenggaraan pemilu, yaitu Pemilu 2019 dan 2024. BACA JUGA Puan Tanggapi Usul Mempercepat Pembahasan Revisi UU PemiluSelain itu, dia mengatakan ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi untuk diselaraskan dalam UU Pemilu. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu mendesak DPR dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memulai dan memprioritaskan pembahasan revisi UU Pemilu. Pertimbangan lain kenapa revisi UU Pemilu harus dirampungkan paling lambat dua tahun sebelum pelaksanaan atau 2027 karena penyusunan regulasi tidak bisa dilakukan mendadak.

Source: Koran Tempo April 09, 2026 11:55 UTC