TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan agar dilakukan peninjauan ulang terhadap seluruh kontrak-kontrak pemerintah dengan pihak swasta dan negara lain. Panelo hanya mengatakan perintah Duterte itu dipicu oleh sebuah kontrak yang dibuat pada 1997 silam dimana pemerintahan Filipina ketika itu membolehkan sebuah perusahaan air memulihkan pajaknya dengan cara menyesuaikan iuran-iurannya pada negara. Baca: Duterte Sebut Perang Lawan Cina Jadi Pembantaian FilipinaPresiden Filipina, Rodrigo Duterte. Sumber: INQUIRER.netDomingo Yap, Presiden KADIN Filipina, mengatakan pihaknya menyambut baik perintah Presiden Duterte ini. Duterte tak mau ada korupsi dan disisi kami, ini adalah sebuah keuntungan,” kata Yap.

Source: Koran Tempo April 02, 2019 08:36 UTC