JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai pemerintah tidak berlebihan dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ace mengakui, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas mengakomodasi pembubaran ormas anti-Pancasila melalui pengadilan. (Baca juga: Rabu Pagi, DPR Mulai Bahas Perppu Ormas bersama Pemerintah)Ia menambahkan, dalam menghadapi situasi seperti sekarang, pemerintah memang dituntut untuk bersikap tegas demi menjaga keutuhan bangsa. Menurut Ace, Perppu Ormas lahir sebagai sikap nyata ketegasan pemerintah. Lagipula, menurut Ace, Perppu Ormas juga telah dibuat sesuai dengan kaidah dan koridor hukum sehingga tidak semena-mena dalam membubarkan organisasi yang diduga anti-Pancasila.

Source: Kompas October 04, 2017 01:28 UTC