TEMPO.CO, Jakarta -Sentra Penegakan Hukum Terpadu tengah menangani puluhan kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh pasangan calon (paslon) di Pilkada 2020. Kendati demikian, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono tidak menyebutkan secara rinci di mana dan siapa saja paslon yang melanggar itu. "Adapun pelanggaran protokol kesehatan keseluruhan sebanyak 21 kasus," ucap Awi Setiyono melalui konferensi pers daring pada 3 November 2020. Baca juga : Bawaslu Sebut Pelibatan ASN di Pilkada 2020 bisa DipidanaMenurut Awi, sampai saat ini penyidik telah menerima aduan sebanyak 320. Adapun untuk pelanggaran lainnya adalah dugaan pemalsuan (4 kasus), tidak melaksanakan verifikasi dan rekap dukungan (4 kasus), mutasi pejabat yang dilakukan enam bulan sebelum mencalonkan diri sebagai pasangan calon (2 kasus), menghilangkan hak seseorang menjadi calon (2 kasus), mahar politik (1 kasus).

Source: Koran Tempo November 03, 2020 19:41 UTC