Rapat tersebut membahas sertifikat elektronik, evaluasi pelaksanaan program kerja, dan membahas masalah aktual lainnya. Menurut dia, masyarakat resah dengan terbitnya beleid itu karena khawatir dengan penarikan sertifikat fisik dan diganti dengan sertifikat tanah elektronik. Ia mengingatkan pada Menteri Sofyan Djalil agar penerapan sertifikat tanah elektronik tidak boleh menggantikan sertifikat tanah fisik. Seharusnya, tuturnya, penerapan sertifikat tanah digital atau elektronik dijadikan sebagai bagian untuk mencadangkan dan memperkuat sertifikat fisik yang berlaku selama ini. Jadi lebih baik ditunda saja dan dilakukan evaluasi dan perevisian terhadap berbagai hal mengenai sertifikat elektronik," ucap Guspardi.

Source: Koran Tempo March 24, 2021 05:15 UTC