Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan revisi Perda sangat dibutuhkan, salah satunya untuk mempercepat pembangunan proyek pengelolaan sampah dengan konsep Intermediate Treatment Facility (ITF). Ini mengingat beban Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, sudah mencapai 80 persen atau sekitar 39 juta ton sampah dari kapasitas terpasangnya 49 juta ton. “Salah satu komponen krusial adalah terkait dengan pembiayaan dan di situlah mengapa kita membutuhkan revisi Perda sebagai payung hukumnya,” tuturnya. Terkait pembiayaan, Pemprov DKI mengusulkan terminologi baru, yakni Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dalam revisi perda tersebut. Situasi ini menjadi ancaman, mengingat kecepatan pengolahan sampah di sana tidak sebanding dengan volume sampah yang datang.

Source: Jawa Pos October 28, 2019 10:30 UTC