Aksi akan digelar dengan melibatkan Partai Buruh bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 6 Februari 2023. Kesembilan poin itu meliputi upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana. Baca juga: 13 Serikat Pekerja Ajukan Permohonan Uji Formil Perppu Cipta Kerja ke MKSejalan dengan itu, pihaknya juga meminta agar tidak ada perubahan formula dalam Perppu tersebut. "Kalaulah ada perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum, cukup diatur dalam penjelasan pasal," ujar dia. "Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum dengan mensyaratkan laporan keuangan dan diaudit akuntan publik boleh mengajukan penangguhan.

Source: Kompas January 28, 2023 04:35 UTC