KOMPAS.com - Anggaran pemerintah hingga Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer menjadi sorotan. Pasalnya pemerintah dianggap pandai "bersolek" di dunia maya dengan mengerahkan para influencer. Adapun instansi pemerintah yang disebut ICW paling banyak menggunakan jasa influencer adalah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 22 paket dan anggaran Rp 77,6 miliar. Tanggapan pengamat kebijakan publikPengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Gabriel Lele menilai dibandingkan menggunakan influencer, menurutnya pemerintah dapat mengoptmalkan keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo). “Daripada bayar influencer optimalkan Kominfo sehingga tidak perlu keluarkan biaya lagi,” ujar Gabriel saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (22/8/2020).
Source: Kompas August 23, 2020 05:03 UTC