Sejumlah fraksi seperti PDI-P dan PSI mempersoalkan kenaikan anggaran TGUPP dari Rp 18,99 miliar pada APBD 2019, menjadi Rp 26,5 miliar yang diusulkan di KUA-PPAS tahun 2020. Mereka meminta alokasi anggaran TGUPP tidak dibebankan pada APBD, bahan ada yang meminta TGUPP untuk dibubarkan. Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, S. Andyka melihat polemik perihal TGUPP harus dilihat dengan cermat dan kepala dingin. Ia melihat penilaian terhadap TGUPP karena selama ini mereka berada langsung di bawah arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pihaknya mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui TGUPP lebih transparan dalam menunjukkan hasil kerja dan kinerja dalam mewujudkan 73 program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Source: Suara Pembaruan October 07, 2019 02:37 UTC