Beberapa tuntutan PPI Belanja di antaranya menolak pasal-pasal multitafsir dalam RKUHP yang melanggar hak asasi manusia dan privasi, serta mengancam demokrasi. Selain itu PPI Belanda juga menolak RUU Pemasyarakatan yang memberikan keringanan hukuman bagi koruptor. RUU Ketenagakerjaan yang dinilai berpotensi menindas pekerja juga menjadi sorotan PPI Belanda. RUU kontroversial lainnya yang juga menjadi sorotan adalah pengesahan RUU Mineral dan Batu-bara (Minerba) dan Sumber Daya Air (SDA) yang berpotensi merugikan negara dan mengeksplotasi sumber daya alam. PPI Belanda juga menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan KekerasanSeksual (P-KS) demi melindungi penyintas kekerasan seksual dengan pemahaman mengenai kekerasan seksual yang lebih komprehensif.

Source: Jawa Pos September 26, 2019 12:11 UTC