REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus menindaklanjuti setiap aduan masyarakat secara profesional, terstruktur, dan berkeadilan dengan mengedepankan mediasi serta musyawarah agar menemui jalan terbaik bagi pihak yang berselisih. Dalam periode 26-29 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah telah melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap lima kasus aduan yang dilaporkan masyarakat. Pada 29 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah memfasilitasi proses mediasi atas aduan jamaah umrah terhadap salah satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Harun mengungkapkan, Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah akan terus memastikan agar seluruh proses penanganan tetap berada dalam koridor pengawasan dan akuntabilitas. Setiap laporan yang masuk ditangani secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan perlindungan hak jamaah serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Source: Republika February 02, 2026 08:01 UTC