JawaPos.com - Tim Ekonomi dan IT Barisan Prabowo Sandi (Padi) meminta pemerintah membatalkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Revisi PP Nomor 82 tahun 2012 itu tidak cukup jika hanya mempertimbangkan aspek teknis dan keamanan. Revisi PP 82/2012 berisiko terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap berbagai informasi dan kepemilikan data oleh pihak lain, yang seharusnya dilindungi oleh negara," tegas dia. Iskandar khawatir akan ada perbedaan pandangan mengenai Data Elektronik Strategis, Data Elektronik Berisiko Tinggi dan Data Elektronik Berisiko Rendah. Tidak dijelaskan lebih jauh apa Data Elektronik Strategis yang dimaksud," jelasnya.

Source: Jawa Pos March 15, 2019 16:30 UTC