Tito menyatakan, aturan tersebut merupakan keputusan bersama empat kementerian untuk membuat kebijakan baru dalam rangka proses pembelajaran di dunia pendidikan. Dengan SKB ini pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Januari 2021 secara tatap muka dengan berpedoman pada protokol kesehatan yang ketat. Sehingga diyakinkan bahwa semua mekanisme untuk proteksi tatap muka tidak menjadi klaster itu betul-betul diprogramkan dan dianggarkan oleh tiap-tiap daerah,” ujar Tito. Tito pun meminta, Dinas Kesehatan dapat melakukan kegiatan testing di satuan pendidikan, termasuk pesantren dengan biaya dari pemerintah daerah. Kita mengantisipasi jangan sampai nanti terjadi lonjakan dari tatap muka ini,” sambungnya.

Source: Jawa Pos November 20, 2020 12:22 UTC