Plt Menkumham Sebut UU KPK Otomatis BerlakuKPK sebelumnya menyebut terdapat 26 poin UU KPK baru yang dikhawatirkan melemahkan bahkan melumpuhkan lembaga antikorupsi. Selain soal penyadapan, poin lainnya yang berisiko menghambat kerja KPK yakni dihapuskannya bagian yang mengatur bahwa pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi di KPK serta pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Agus mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Peraturan Komisi (perkom) untuk mengantisipasi pelemahan yang terjadi dampak dari berlakunya UU KPK yang baru. Hal ini lantaran di dalam UU tersebut masih terdapat sejumlah kejanggalan, salah satunya kesalahan ketik atau typo mengenai batas usia pimpinan KPK. Meski demikian, KPK masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menyangkut UU KPK yang baru.

Source: Suara Pembaruan October 17, 2019 03:22 UTC