Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diminta mengkaji terlebih dahulu terkait pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS, khususnya perempuan dan anak-anak. Menurut Masinton, pemerintah sepatutnya memetik pelajaran dari berbagai negara dalam mengatasi eks ISIS. Jangan sampai negara kecolongan, karena ini persoalan keyakinan ideologi politik, bukan keyakinan dalam perspektif religi,” tegas Masinton. Masinton menambahkan, FPDIP bakal menanyakan efektivitas program deradikalisasi terhadap eks ISIS ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Komisi III, lanjut Masinton, dijadwalkan menggelar rapat dalam waktu dekat.

Source: Suara Pembaruan February 11, 2020 04:52 UTC