Beberapa kesimpulan itu, antara lain, diketahui bahwa pemilihan organisasi masyarakat pelaksana swakelola (SMERU) tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa. Meski tidak menjelaskan secara terperinci tentang hasil review, dia memastikan bahwa POP dapat dilanjutkan. Karena itu, saat pelaksanaan POP nanti, Itjen Kemendikbud melakukan pendampingan dalam pengawasan internal agar POP tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai, banyaknya temuan masalah dalam POP menunjukkan program tersebut dibuat dengan tergesa-gesa. Dengan mundurnya organisasi-organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI dari POP Kemendikbud, menurut dia, itu sejatinya sudah menunjukkan sebuah masalah.

Source: Jawa Pos November 14, 2020 03:56 UTC