JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengomentari informasi akan ada demo susulan terkait kasus dugaan penistaan agama Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Wiranto menegaskan, siapa pun termasuk pemerintah tidak bisa mengintervensi proses hukum kasus Ahok. Oleh karena itu, dia meminta agar semua pihak menunggu proses hukum dan tidak memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum. Jika hukum tidak ditaati, maka kepastian hukum akan rusak. "Tidak ada seorang pun dan organisasi mana pun, termasuk Presiden, yang dapat memaksakan proses hukum itu.

Source: Kompas November 18, 2016 08:10 UTC