Kurnia menyebut, salah satu indikator penting untuk menilai komitmen pemberantasan korupsi dariJokowi adalah melihat kinerja struktur penegakan hukum. Maka dari itu, penilaian atas komitmen eksekutif menjadi relevan saat mengukur keberpihakan penegakan hukum khususnya terhadap pemberantasan korupsi. Dia menilai, sepanjang satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf, praktis struktur penegakan hukum pemberantasan korupsi mengalami kemunduran serta diikuti dengan degradasi kepercayaan publik. Kinerja penindakan kasus korupsi oleh insititusi penegak hukum pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo pun sangat buruk,” urai Kurnia. Kurnia membeberkan, alokasi anggaran yang diberikan ke institusi penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) sebesar Rp 381,6 miliar.

Source: Jawa Pos October 23, 2020 01:54 UTC