JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyesalkan sikap Fraksi Partai Gerindra yang sempat menolak pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) 2018, meskipun APBN 2018 kini telah disahkan sebagai undang-undang. "Tetapi menjadikan APBN sebagai alat politik, bahkan menolak APBN sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagai amanat konstitusi adalah berbahaya dan tidak boleh ada dalam sistem demokrasi modern Indonesia saat ini," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10/2017). Sebab, di dalam APBN, ada program-program pembangunan mulai dari biaya operasional sekolah, biaya pembangunan madrasah/pesantren, membayar biaya gaji guru/TNI/Polri. (Baca juga: Gerindra Tolak Pengesahan APBN 2018, Ini Alasan-alasannya)Misbakhun memahami bahwa tahun 2018 adalah tahun yang panas secara politik menjelang Pemilu 2019. Namun, menjadikan penolakan APBN sebagai pencitraan politik tidak bisa dibenarkan.

Source: Kompas October 26, 2017 00:22 UTC