Muhammadiyah akan mempelajari UU Cipta Kerja. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti menyampaikan, dengan banyaknya aksi demonstrasi dan penolakan oleh berbagai elemen terhadap UU Cipta Kerja, mestinya pemerintah memahami suasana psikologis dan kekecewaan masyarakat. "Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata-mata," kata Mu'ti melalui pesan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (8/10). Ia menyampaikan, Muhammadiyah akan mempelajari UU Cipta Kerja setelah secara resmi diundangkan oleh pemerintah. Sebelumnya, Mu'ti menyampaikan, sejak awal Muhammadiyah meminta DPR untuk menunda, bahkan membatalkan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Source: Republika October 08, 2020 05:26 UTC