JawaPos.com – Pelaksanaan otonomi daerah (Otda) yang selama ini sudah berjalan perlu untuk dievaluasi. Dalam kesempatan tersebut, dirinya memaparkan tiga masalah yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karenanya, untuk memuaskan pemerintah daerah, pemerintah pusat mentransfer alokasi dana tersebut melalui Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). “Mengapa tidak diserahkan saja ke provinsi, kabupaten, dan kota secara langsung?” tanya Agun tentang keruwetan penyaluran alokasi dana tersebut. Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR, Agun Gunandjar, mengakui perlunya pemerintah mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah (Otda) agar tata pemerintahan daerah mampu memperkokoh NKRI.

Source: Jawa Pos December 01, 2018 08:37 UTC