REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kriminolog Adrianus Meliala menilai, desakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar revisi Undang-Undang Antiterorisme diselesaikan adalah tuntutan yang proporsional. "Padahal katanya terorisme kejahatan yang extraordinary, tapi kelihatan benar bahwa DPR tidak serius," ujar dia. Menurut dia, revisi UU Polri perlu dan tidak perlu dilakukan berdasarkan pada beberapa hal. Sedangkan tidak perlu, karena menurut dia, pemicu munculnya kebutuhan merevisi bukan hanya soal teror. Para pelaku juga masih mengoperasikan bom rakitan yang kelihatan tidak canggih pemicu (ignition).

Source: Republika May 26, 2017 03:11 UTC