Tempo/Adam PrirezaTEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan yang berbeda dengan kepala daerah lainnya yaitu kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP Asimetris 2021. Menurut Anies, kebijakan asimetris yang ia keluarkan itu masih sesuai dengan aturan pemerintah. Menurut Anies, jika dibuat kebijakan yang seragam, misalnya tidak menaikkan UMP, buruh di perusahaan yang meraup untung selama pandemi tak akan mendapat apapun. Ia menyatakan bahwa kebijakan asimetris soal UMP yang dikeluarkan Pemprov DKI memfasilitasi baik perusahaan yang untung maupun merugi selama pandemi Covid-19. Pada Senin, 2 November 2020, Anies mengatakan tengah membuat persyaratan untuk menentukan perusahaan mana yang bisa menaikkan UMP tahun 2021.

Source: Koran Tempo November 03, 2020 10:41 UTC