METROPOLITAN.ID - Kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) berseragam tempur di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret Nadiem Makarim menuai kecaman dari kalangan pegiat hak asasi manusia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai langkah tersebut bertentangan dengan fungsi konstitusional TNI dan berpotensi merusak independensi lembaga peradilan. Usman menegaskan, keberadaan anggota TNI di ruang sidang dapat menciptakan tekanan psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk hakim, terdakwa, saksi, dan tim penasihat hukum. Ia menekankan bahwa TNI memiliki mandat utama di bidang pertahanan negara, bukan sebagai unsur pengamanan di lingkungan peradilan. Usman menilai kehadiran personel TNI tersebut melanggar prinsip hukum dan berpotensi mengganggu integritas jalannya persidangan.

Source: Jawa Pos January 06, 2026 18:31 UTC