Honor mereka naik, tapi anggaran pilkada yang telanjur ditandatangani pemkot dan KPUD Surabaya belum mencantumkan perubahan kenaikan itu. Persoalan itu berawal saat KPU Surabaya dan pemerintah Kota Surabaya menetapkan anggaran untuk pilwali 2020 sebanyak Rp 84,6 miliar dalam penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada 7 Oktober. Honor panitia pemilihan kecamatan yang dulu Rp 1,8 juta kini jadi Rp 2,2 juta per bulan. Honor Penyelenggara PilwaliKPUD dan Pemkot Surabaya telah menandatangani NPHD dengan besaran Rp 84,6 miliar untuk penyelenggaraan pilwali 2020. KPUD Surabaya menyatakan perlu tambahan Rp 16 miliar untuk penyesuaian.\Persoalan muncul karena ada perdebatan mengenai boleh tidaknya NPHD direvisi.

Source: Jawa Pos October 28, 2019 08:37 UTC