JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengungkapkan kesulitannya untuk memenuhi tunggakan rusun yang belum dibayarkan. Ada lebih dari Rp 30 miliar tunggakan yang tersebar di 23 lokasi rusun DKI Jakarta. Namun, langkah ini juga bisa menimbulkan masalah baru. "Itu tidak bisa, tidak mampu bayar. Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menargetkan opini WTP dalam hasil audit BPK.

Source: Kompas December 08, 2017 06:33 UTC