Sehingga BPK akan sangat teliti dalam mengaudit alur pengadaan helikopter tersebut. "(Audit) Pengadaan alutsista tidak segampang mengadakan pensil," ucap Agung. Agung kemudian menegaskan, bahwa hanya BPK yang berwenang menghitung serta menetapkan kerugian negara jika ada dari pembelian helikopter AW101. Akan tetapi, dalam proses pemeriksaan yang tengah dijalani, Agung mengaku belum menemukan kejanggalan dalam pengadaan helikopter AW101. Namun supaya rencana kerja pemeriksaan tersebut lebih valid, lebih aktual dan bisa digunakan manfaatnya,” terang dia.

Source: Jawa Pos October 12, 2017 12:22 UTC