TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum menerima permintaan untuk mengaudit PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero). Menurut Achsanul, kementerian dan lembaga memang biasanya meminta audit ke BPKP sebagai pengawas internal di pemerintah. Akibatnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto pun mengingatkan agar Asabri mematuhi tata kelola investasi yang telah diterbitkan pemerintah. Menanggapi hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan masih menunggu hasil audit BPK soal perkara yang melilit Asabri. "Ini baru Jiwasraya, BPK sudah mengeluarkan audit Jiwasraya, kalau Asabri saya belum dapat audit BPK-nya, kita tunggu saja," ujar Erick di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.

Source: Koran Tempo January 11, 2020 05:48 UTC