JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang partai politik. "Latar belakang politisi bisa membawa tradisi yang bertolak belakang dengan prinsip independensi pemeriksaan keuangan," ujar Deputi Sekjen FITRA Apung Widadi, kepada Kompas.com, Minggu (28/5/2017). (baca: Kronologi Kasus Dugaan Suap Pejabat Kemendes PDTT dan Auditor BPK)Menurut Apung, dalam politik selalu ada prinsip melobi dan transaksi. Pejabat atau anggota BPK yang pernah bergabung dengan partai politik dinilai rawan menggunakan cara-cara selayaknya politisi. Untuk menghindari adanya lobi-lobi atau proses transaksional, menurut Apung, sebaiknya lembaga seperti BPK yang dituntut integritas dan independensinya, tidak diisi mantan politisi.

Source: Kompas May 28, 2017 08:50 UTC