JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melaporkan sejumlah lembaga survei politik ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU). Sebab, fakta di lapangan menunjukan hasil yang berbeda dengan hitung cepat yang ditayangkan di beberapa televisi. KPU tak berwenangMenanggapi hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman meminta pihak yang menemukan adanya dugaan pelanggaran melapor ke asosiasi lembaga survei politik. "KPU bukan lembaga yang mengakui lembaga survei terpercaya atau tidak terpercaya. KPU itu di undang-undang disebutkan kalau mau jadi lembaga survei (yang merilis hitung cepat) harus terdaftar di KPU," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Source: Kompas April 18, 2019 09:33 UTC