Diduga sebagian besar dana Bansos tidak terencana masuk kantong pribadi oknum pejabat di Biro Kesra Pemprov Banten. Dimana pengeluaran Bansos tidak terencana senilai Rp9,8 Miliar (pembulatan dari 9,76 Miliar-red) tidak didukung kelengkapan dokumen. Tidak lengkapnya laporan pengelolaan Bansos tidak terencana 2014 diduga karena jumlah penerima lebih sedikit dibandingkan jumlah bantuan yang keluar. Tapi di kantor sempat rame karena banyak tandatangan calon penerima Bansos yang dipalsukan demi menindaklanjuti temuan BPK tersebut‎," ungkapnya. Sikap sama juga ditunjukkan Inspektorat Pemprov Banten yang tidak bersedia memberikan data tersebut.

Source: Jawa Pos January 22, 2017 16:45 UTC