Termasuk infrastruktur dasar seperti sanitasi, bendungan, hingga sarana pendukung pemukiman maupun infrastruktur penunjang konektivitas macam pelabuhan, jembatan, jalan nasional maupun jalan tol. Untuk itu, pemerintah menggunakan cara lain agar infrastruktur dapat tetap dibangun tanpa membebani APBN yaitu melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Cicilan dengan KPBU-AP dilakukan setelah proyek infrastruktur selesai dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Sementara, cicilan dengan skema pendapatan umumnya digunakan pada proyek jalan tol. Untuk diketahui, dari kebutuhan investasi Rp 12,56 triliun (total investasi menjadi Rp 13,7 triliun), PT LMS melakukan pinjaman 70 persen dari sindikasi perbankan.

Source: Kompas January 03, 2019 13:52 UTC