JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut praktik-praktik suap untuk kepentingan korporasi, baik dalam perizinan ataupun pengerjaan proyek-proyek yang didanai APBN/APBD perlu dihadapi dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yakni dengan cara melibatkan banyak pihak. Mantan aktivis ICW ini menjelaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah inisiatif demi pencegahan terkait korupsi korporasi. "Karena itulah, di Kedeputian Bidang Pencegahan, KPK juga telah melakukan kegiatan pencegahan korupsi dari supply side (pemberi suap dan gratifikasi) melalui pencegahan korupsi swasta," tuturnya. Membangun Koalisi Advokasi Daerah di 34 provinsi untuk memperkuat jaringan advokasi dan koalisi si daerah. Mendorong kemampuan pencegahan korupsi di internal perusahaan dengan memberikan sertifikasi dan pelatihan ahli pembangun integritas di kalangan korporasi.

Source: Jawa Pos October 20, 2018 13:18 UTC