"Jadi DPR mestinya menolak aspirasi pelibatan TNI dalam penindakan terorisme. REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- DPR diminta menangkap aspirasi publik yang tidak menghendaki TNI diberi kewenangan penindakan dalam pemberantasan terorisme. TNI dan Polri bekerja di area dan dengan pendekatan yang berbeda dalam pemberantasan terorisme. Menurut dia, pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) hanya dibenarkan melalui perintah Presiden dan/atau dengan membentuk Undang-Undang Perbantuan Militer. Dia mengatakan penundaan pembentukan UU Perbantuan Militer adalah cara untuk membiarkan TNI bekerja di wilayah abu-abu sehingga bisa masuk ke sektor manapun.

Source: Republika July 27, 2016 18:45 UTC