Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Ichwanul Muslimin mengatakan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 di Badan Anggaran (Banggar) Besar diprediksi bakal alot. Pasalnya, Komisi B DPRD DKI, menaikan dana segar Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Rp 9,89 triliun. Kami, harus minta audit keuangan BUMD. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI itu mengaku, setiap tahun dana segar triliunan digelontorkan Pemprov DKI untuk BUMD melalui PMD. Anggota Komisi B DPRD DKI itu mengungkapkan, permintaan audit agar penggunaan uang tersebut jelas.

Source: Suara Pembaruan November 08, 2019 08:31 UTC