JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D Heripoerwanto membeberkan sejumlah permasalahan program KPR bersubsidi. Masalah itu di antaranya adalah tidak tepat sasaran, minim fasilitas, tidak ada akses transportasi, menyalahir tata ruang, hingga ditemukannya rumah KPR bersubsidi yang tidak sesuai standar atau bahkan tidak layak huni. Menurut Eko, temuan tersebut berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (ITJEN) Kementerian PUPR. Daftarkan emailAkibat sosialisasi yang minim, konsumen akhirnya kaget karena tidak tahu terdapat aturan tersebut. "Jadi yang butuh rumah subsidi itu banyak tapi tidak dihuni jadi kami menganggap bahwa itu salah satu ketidaktepatan sasaran," sebut Eko.

Source: Kompas June 15, 2021 10:07 UTC