Pria yang beken dipanggil Ahok itu menjelaskan, untuk membuktikan seorang pejabat pemerintah itu jujur, Indonesia menggunakan pembuktian harta terbalik melalui hasil ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan korupsi. Jadi, kata Ahok, melalui LHKPN, seorang pejabat itu akan terlihat apakah dari gaya hidup, biaya serta uang yang ia laporkan sesuai atau tidak. Namun, lanjut eks Bupati Belitung Timur itu, cara berbeda justru harus dilakukan bagi mereka yang dari kalangan swasta untuk membuktikan hartanya. Karenanya, sebut dia, pemerintah pusat mengeluarkan program tax amnesty agar warga biasa bukan pejabat, dapat membuktikan pajak yang dibayar dibarengi gaya hidup dan harta kekayaannya. "Dalam hal ini Pak Sandiaga ikut (tax amnesty), berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak.

Source: Jawa Pos October 03, 2016 06:22 UTC