SAMPIT – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur mendukung langkah Bupati Kotim Halikinnor bersuara keras terkait kebijakan penghapusan tenaga kontrak atau honorer. ”Saya sangat dukung Bupati melalui jalurnya menyuarakan di ajang kegiatan Apkasi nanti terkait rencana pemberhentian tekon atau honorer oleh pemerintah pusat tersebut,” kata Rudianur. Menurut Rudianur, rencana penghapusan itu akan menuai protes dari banyak kepala daerah, karena saat ini persoalan kekurangan ASN itu hampir merata di semua kabupaten/kota di luar Jawa. ”Kami juga akan upayakan melalui jalur politik untuk menyampaikan bahwasanya kebijakan penghapusan honorer tanpa dibarengi solusi untuk mengangkat mereka yang sudah bekerja di atas lima tahun ini, minimal menjadi PPPK,” katanya. Rudianur menilai, kebijakan memberhentikan honorer di tahun 2023 memang belum bisa dilaksanakan sepenuhnya.

Source: Jawa Pos June 17, 2022 06:24 UTC