JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi mendukung penolakan terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang mekanisme kenaikan upah buruh. Semestinya, kata dia, penentuan upah buruh berdasar pada dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha dan buruh itu sendiri. Yaitu menghapus PP 78. Ditambahkannya, dia menilai wajar jika memang buruh terus menolak aplikasi PP no 78 tersebut karena bertentangan dengan aturan perundangan yang ada. Sayangnya, Dede Yusuf tidak menjanjikan penghapusan PP 78 tersebut dapat terealisasi pada tahun depan.

Source: Jawa Pos October 29, 2016 09:31 UTC