"Kalau saya melihat itu tergantung pada mereka yang mungkin dirugikan namanya. Untuk membentuk hak angket, diperlukan usulan dari 25 anggota DPR dari dua fraksi. Hak angket yang diajukan juga harus disetujui oleh 50 persen plus 1 anggota DPR yang hadir dalam rapat Paripurna. (Baca: Menurut PDI-P, Tak Perlu Hak Angket E-KTP)Pertama, kasus ini sudah mencuat sejak 2009, namun baru ramai kembali dalam beberapa waktu terkahir. Saya kira termasuk Institusi DPR juga harus direhabilitasi," tambahnya.

Source: Kompas March 13, 2017 09:45 UTC