JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda pembentukan Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi ( Densus Tipikor) Polri. Fahri menduga keputusan ini diambil karena Presiden Jokowi takut terhadap popularitas Komisi Pemberantasan Korupsi. "Jangan karena KPK populer akhirnya Presiden mengalah dengan kebijakan yang seharusnya menjadi hak prerogatif presiden dan DPR, yaitu politik legislasi untuk melembagakan pemberantasan korupsi yang lebih baik ke depan," kata Fahri dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (25/10/2017). Fahri pun mengingatkan Jokowi bahwa pertanggungjawaban pemberantasan korupsi secara politik ada di tangan presiden dan wakil presiden, bukan di tangan penegak hukum. Sebab, pengesahan APBN 2018 akan segera dilakukan, sementara pembentukan Densus Tipikor masih memerlukan kajian lebih jauh.

Source: Kompas October 24, 2017 23:48 UTC